Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan pasar domestik yang terus berkembang, sehingga banyak usaha kecil dan menengah dari Jepang melihatnya sebagai tujuan ekspansi. Namun, untuk memulai usaha di Indonesia, perusahaan asing harus melalui beberapa tahap: menentukan bentuk masuk ke pasar, memeriksa aturan untuk bidang usahanya, mendirikan perusahaan, lalu mengurus izin dan pendaftaran setelah pendirian.
Artikel ini ditujukan bagi perusahaan yang baru mulai mempertimbangkan untuk masuk ke Indonesia. Kami menjelaskan alurnya secara berurutan, mulai dari riset pasar hingga prosedur setelah perusahaan berdiri. Alih-alih membahas setiap detail, artikel ini berfokus pada hal yang perlu diputuskan di setiap tahap.
1. Tentukan tujuan dan bentuk masuk ke pasar
Hal pertama yang perlu diputuskan adalah apa yang ingin Anda lakukan di Indonesia. Apakah Anda ingin menjual produk di pasar lokal, membangun basis produksi, atau sekadar mengumpulkan informasi akan menentukan bentuk yang dipilih. Ada tiga pilihan utama.
- Ekspor atau melalui agen lokal: Anda mengekspor dari Jepang dan menjual melalui importir atau agen lokal. Karena tidak mendirikan perusahaan, beban awalnya kecil, tetapi penjualan dan informasi pelanggan lebih sulit dikelola sendiri.
- Kantor perwakilan: Basis untuk riset pasar dan kegiatan penghubung. Pada umumnya, kantor ini tidak dapat menjalankan kegiatan penjualan yang menghasilkan pendapatan di Indonesia.
- Perusahaan penanaman modal asing (PT PMA): Perusahaan lokal yang modalnya berasal dari investor asing. PT PMA dapat menandatangani kontrak dan memperoleh pendapatan di Indonesia sebagai usaha penuh, tetapi harus memenuhi persyaratan modal dan nilai investasi serta mengelola perizinan, perpajakan, dan ketenagakerjaan.
Selain langsung mendirikan perusahaan, Anda juga dapat memulai dengan ekspor atau kantor perwakilan, lalu mendirikan badan hukum kemudian.
2. Riset pasar dan kunjungan lapangan
Sambil mempertimbangkan bentuk masuk, lakukan riset pasar. Periksa besarnya permintaan, pesaing, kisaran harga, saluran penjualan, logistik, dan kemudahan merekrut tenaga kerja. Statistik yang dipublikasikan serta informasi dari lembaga publik seperti JETRO (Japan External Trade Organization) dapat menjadi titik awal.
Jangan hanya mengandalkan dokumen; penting juga untuk berkunjung ke Indonesia dan berbicara dengan calon pelanggan dan calon mitra usaha. Informasi yang Anda pastikan di lapangan menjadi dasar rencana usaha dan perkiraan nilai investasi.
3. Periksa bidang usaha (KBLI dan aturan penanaman modal asing)
Di Indonesia, kegiatan usaha diidentifikasi dengan kode dalam klasifikasi baku lapangan usaha yang disebut “KBLI”. Saat mendirikan perusahaan atau mengajukan perizinan, Anda harus memilih kode KBLI yang sesuai dengan usaha Anda.
Setiap kode KBLI menentukan apakah modal asing boleh masuk, apakah ada batas kepemilikan asing, dan perizinan apa yang diperlukan. Apakah usaha yang Anda rencanakan terbuka bagi penanaman modal asing adalah hal penting yang perlu diperiksa sejak awal. Rincian kategori perizinan dibahas dalam artikel terpisah, “Poin perizinan yang perlu diperiksa pertama kali saat masuk ke Indonesia”.
4. Pilih mitra dan tenaga ahli lokal
Pendirian perusahaan dan perizinan harus mengikuti hukum dan praktik administrasi Indonesia. Umumnya, perusahaan bekerja sama dengan tenaga ahli lokal seperti notaris, kantor hukum, kantor akuntan, dan penyedia jasa pendirian perusahaan.
Saat memilih, periksa pengalaman mereka mendampingi perusahaan Jepang, cakupan layanan (hanya pendirian, atau juga perpajakan dan ketenagakerjaan setelahnya), rincian biaya, dan kemudahan berkomunikasi. Jika mempertimbangkan usaha patungan, sangat penting untuk memeriksa dengan saksama usaha, kredibilitas, dan pembagian peran calon mitra.
5. Prosedur pendirian perusahaan
Alur umum pendirian PT PMA adalah sebagai berikut.
- Menyiapkan nama perusahaan dan akta pendirian: Tentukan nama perusahaan, maksud dan tujuan usaha (KBLI), struktur modal, serta pengurus, lalu notaris menyusun akta pendirian.
- Pengesahan melalui Kementerian Hukum (AHU): Berdasarkan akta tersebut, perusahaan memperoleh pengesahan pendirian melalui sistem AHU.
- Pendaftaran usaha di OSS (NIB): Peroleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang menyatukan prosedur penanaman modal dan perizinan.
- Pendaftaran pajak: Peroleh nomor pokok wajib pajak perusahaan dan selesaikan pendaftaran perpajakan.
- Membuka rekening bank dan menyetor modal: Buka rekening perusahaan di bank lokal dan setorkan modal.
Persyaratan modal dan nilai investasi direvisi pada tahun 2025. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 yang terbit pada Oktober 2025, modal disetor minimum PT PMA diturunkan dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar per kegiatan usaha (KBLI). Namun, nilai investasi minimum tetap Rp10 miliar per KBLI. Ada pula ketentuan mengenai perlakuan atas modal tunai yang disetor dan jenis aset yang dapat dihitung sebagai nilai investasi, sehingga pastikan persyaratan terbaru bersama tenaga ahli sejak tahap perencanaan.
6. Hal yang diperlukan setelah pendirian
Meskipun perusahaan sudah berdiri, kegiatan usaha belum tentu dapat langsung dimulai. Hal-hal utama setelah pendirian adalah:
- Perizinan berusaha: Peroleh izin dan sertifikasi yang diperlukan melalui OSS sesuai KBLI dan tingkat risikonya.
- Izin kerja dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing: Jika menempatkan karyawan dari Jepang, peroleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing serta izin untuk bekerja dan tinggal.
- Perpajakan: Laporkan dan bayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya sesuai tenggat waktu.
- Ketenagakerjaan: Kelola kontrak kerja, kepesertaan jaminan sosial, dan peraturan perusahaan sesuai peraturan ketenagakerjaan setempat.
- Laporan kegiatan penanaman modal: Laporkan perkembangan investasi secara berkala melalui OSS.
7. Ringkasan: hal yang perlu diperiksa sebelum masuk
- Apakah tujuan Anda sudah jelas? Mana yang paling sesuai: ekspor, kantor perwakilan, atau PT PMA?
- Apakah Anda sudah memastikan permintaan dan pesaing melalui riset pasar dan kunjungan lapangan?
- Apakah Anda sudah memeriksa kode KBLI usaha Anda, aturan penanaman modal asing, dan perizinan yang diperlukan?
- Apakah Anda sudah memilih tenaga ahli dan mitra lokal yang tepercaya?
- Apakah Anda sudah menyusun rencana pendanaan berdasarkan persyaratan modal dan investasi terbaru?
- Apakah Anda sudah menyiapkan perizinan setelah pendirian, izin kerja dan izin tinggal, serta pengelolaan pajak dan ketenagakerjaan?
Masuk ke Indonesia melibatkan banyak tahap, dan aturannya dapat berubah. Penting untuk memahami apa yang perlu diputuskan di setiap tahap dan melangkah berdasarkan informasi resmi terbaru serta saran tenaga ahli.
Melalui layanan konsultasi bisnisnya, Minh Gia Consortium menerima konsultasi dari perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi ke Indonesia. Silakan hubungi kami pada tahap apa pun.
Sumber
- Withers, “Indonesia eases foreign capital rules: key takeaways from BKPM Regulation No. 5 of 2025” (10 Oktober 2025) https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/read/indonesia-eases-foreign-capital-rules-key-takeaways-from-bkpm-regulation-no-5-of-2025
- Emerhub, “Indonesia Slashes Minimum Paid-Up Capital for Foreign-Owned Companies (PT PMA) to IDR 2.5 Billion” https://emerhub.com/news/indonesia-lowers-minimum-paid-up-capital-for-foreign-owned-companies/
Catatan: Artikel ini merupakan penjelasan umum dan bukan nasihat hukum. Pastikan prosedur dan persyaratan yang berlaku berdasarkan peraturan terbaru dan saran tenaga ahli.

